“Yang menarik, Muktamar ini juga merekomendasikan pengawalan terhadap pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi dua tokoh besar PUI, yakni Mr. R. Sjamsoedin dan KH. Sholeh Iskandar, serta perubahan nama Bandara Kertajati menjadi Bandara KH Abdul Halim,” kata Sakhira.
Rekomendasi Eksternal: Advokasi Sosial, Demokrasi, dan Perdamaian Global
Rekomendasi eksternal Muktamar PUI menyoroti isu-isu strategis bangsa, seperti pemanfaatan aset negara secara profesional oleh ormas Islam, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberantasan miras, narkoba, pinjaman dan judi online.
PUI juga mendorong pemberdayaan ekonomi umat, perampasan aset koruptor, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, PUI menyoroti pentingnya kurikulum berbasis standar global seperti PISA, serta program gizi nasional untuk menekan angka gizi buruk.
PUI juga menyerukan advokasi kuat terhadap perlindungan pekerja migran dan penciptaan lapangan kerja dalam negeri, serta menekankan pentingnya kolaborasi negara-negara Islam dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik global, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“PUI bahkan mendorong pemerintah membentuk dan memperkuat Komisi Perlindungan Guru dan Dosen, termasuk mendukung legislasi perlindungan hukum bagi mereka,” lanjut Sakhira.
Semangat Wasathiyah untuk Indonesia dan Dunia
Rekomendasi Muktamar PUI ke-15 ditutup dengan doa agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. “Ini bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan peran PUI dalam membangun bangsa dan peradaban dunia,” tegas Sakhira.
