MEDAN– Percepatan pembangunan di Sumatera Utara era Gubsu Bobby Nasution membuat pelayanan publik harus maksimal. Tak ayal, hal itu berdampak pada mundurnya beberapa Kepala OPD yang dianggap tak mampu mengikuti ritme kinerja pemerintahan saat ini.
Hal itu dikatakan Akademisi UIN Sumut Dr Fakhrur Rozi M.Ikom, Kamis (23/10/2205) di Medan. Dia menilai mundurnya Kepala OPD merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Terlebih bila ada kepemimpinan baru dalam sebuah lembaga pemerintahan.
“Itu sebenarnya hal normal. Hanya saja karena pejabat yang mundur itu merupakan pejabat lama dari gubernur sebelumnya, publik mengait-ngaitkannya ke persoalan politik,” kata Fakhrur Rozi.
Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sumut itu menguraikan ada sejumlah hal yang menjadi alasan mundurnya seorang pejabat eselon II. Pertama, ketidakmampuan bekerja cepat mengikuti ritme Gubernur yang menginginkan percepatan pembangunan di Sumut.
“Artinya tidak mampu menjalankan ritme pemerintahan Gubernur saat ini yang super kerja keras. Apalagi Gubernurnya masih tergolong muda yang memang cara kerjanya terbiasa cepat dan tepat serta kolaboratif,” ujar Fakhrur Rozi.
Alasan kedua, sambung Fakhrur Rozi, bahwa persoalan adaptasi dengan perkembangan era digital. “Nah ini memang yang tidak semua eselon bisa sama,” ujar Fakhrur Rozi.
Namun, sambung pria yang karib disapa Rozi itu, peristiwa mundurnya pejabat eselon II Pemprovsu menjadi tantangan bagi Gubsu Bobby Nasution.
