> “Yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan rekomendasi. Namun isinya harus disepakati bersama, tidak bisa sepihak baik dari Pemprov maupun masyarakat. Kita minta dalam sepekan ini bisa dirumuskan bersama,” tegasnya.
Rekomendasi Berisi Data, Bukti, dan Langkah Penyelesaian
Bobby menyebutkan bahwa rekomendasi yang akan disusun tidak hanya memuat evaluasi, tetapi juga langkah penyelesaian atas konflik lahan antara PT TPL dan masyarakat yang selama ini dinilai merugikan petani.
> “Mari kita kumpulkan datanya dan harus ada pembuktian. Dari situ akan lahir rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Agar rekomendasi punya arti yang jelas dan sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat melihat persoalan ini sebagai isu mendesak, mengingat banyak laporan masyarakat dan hasil kajian independen mengenai dampak negatif kehadiran PT TPL.
Bobby juga meminta agar kepala daerah dari kabupaten terdampak dilibatkan dalam perumusan rekomendasi, sehingga menghasilkan solusi komprehensif terutama bagi petani yang lahannya berbatasan langsung dengan konsesi perusahaan.
Dukungan Dari Tokoh dan Kelompok Masyarakat
Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang, mengapresiasi langkah Gubernur yang membuka ruang penyusunan rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, persoalan PT TPL tidak hanya terjadi di satu kawasan, tetapi melibatkan banyak kabupaten yang menilai kegiatan penanaman eukaliptus perusahaan tersebut merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
