“Pajak ini akan digunakan untuk pembangunan Sumatera Utara. Lihat saja banyak jalan provinsi yang rusak akibat tonase kendaraan berlebih. Parahnya lagi, kebanyakan kendaraan itu bukan pelat BK atau BB,” ujarnya.
Irham menambahkan, kebijakan serupa bukan hal baru di Indonesia. Beberapa provinsi lain seperti Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah sudah lebih dulu menerapkannya.
“Niat Pak Gubernur jelas, yakni untuk pembangunan Sumut, bukan kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Tim)
1 2
