Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran DAU untuk program spesifik seperti DAU PPPK, DAU bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.
Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi Rp1,61 triliun atau 79,20% dari pagu, didorong oleh penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 untuk triwulan IV kepada 25 pemerintah daerah.
Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp2,47 triliun atau 71,62% dari pagu, dengan peningkatan penyaluran tahap III atas pekerjaan yang telah selesai lebih awal dari batas waktu.
Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik hanya mencapai Rp6,93 triliun atau 88,70% dari pagu, mengalami perlambatan akibat beberapa pemerintah daerah baru menyelesaikan penyaluran tahap awal seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
Dana Desa juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mencapai Rp4,62 triliun atau 97,75% dari pagu. Realisasi ini didorong oleh percepatan penyaluran tahap kedua dan tambahan Dana Desa.
Selain itu, Insentif Fiskal mencatatkan realisasi Rp344,54 miliar atau 81,65% dari pagu, mencerminkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah serta insentif dari tahun anggaran berjalan.
Komponen-komponen ini menggambarkan bagaimana TKD berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah secara merata.
Dukungan APBN terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,72 triliun kepada 252.500 debitur atau 21,77% dari total UMKM di Sumatera Utara.
Sebagian besar penyaluran ini berada pada skema mikro dengan nilai Rp11,12 triliun.
