Dalam hukum pidana, kata Alvi, pertanggungjawaban ditentukan oleh adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf. Dalam perkara ini, ia menilai tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus pidana.
Alvi juga menyatakan bahwa dari sisi administrasi dan prosedur, penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menegaskan, kepolisian menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Ia juga menepis anggapan bahwa tindakan main hakim sendiri terjadi karena proses hukum berjalan lambat.
“Penyidik sudah mengingatkan agar setiap informasi disampaikan dan tidak melakukan penindakan sendiri. Namun imbauan itu tidak diindahkan,” ujarnya.
Polisi menutup penjelasan dengan menegaskan bahwa dua perkara tersebut berdiri sendiri. Perkara pencurian telah diproses dan diputus pengadilan, sementara perkara penganiayaan masih berjalan dan akan dituntaskan sesuai hukum. (Tim/ktn)
