Batu Bara-Kliktodaynews.com
Penyaluran sembako melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kab Batu Bara terus dipantau LSM GEMPAR (Gerakan Menyampaikan Amanat Rakyat) Kab Batu Bara.
Setelah beberapa hari lalu GEMPAR menemukan penyaluran bantuan yang terindikasi tidak tepat jumlah, kini ditemukan pula penyaluran bantuan jenis sayur dan nabati yang diduga tidak tepat mutu.
“Disalah satu e-waroeng di Kec Sei Balai, Kab Batu Bara ditemukan terong lisut serta tempe dan telur busuk.
Kita khawatir bahan pangan yang dinilai tak layak konsumsi itu akan diberikan kepada KPM”, ungkap Sekretaris GEMPAR Batu Bara Darman, kepada sejumlah wartawan di Lima Puluh, Jumat 3/4/2020.
Dikatakan Darman, temuan penyaluran yang diduga tidak mengacu pada pedoman umum (pedum) tersebut disinyalir karena penempatan Kordinator
Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) dari Kemensos RI untuk Kab Batu Bara berinisial SY yang diduga tidak memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi).
Seyogyanya lanjut Darman, Korteks melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi ‘by name by addres’ KPM dan penerima bantuan sosial beras sejahtera dan BPNT guna mendapatkan jumlah KPM yang valid.
Selanjutnya petugas yang membidangi melakukan pengawasan penyaluran bantuan disetiap e-waroeng.
Sehingga dengan demikian penyaluran bisa tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan tepat mutu. Kata Sekretaris Gempar Darman.
Selain temuan-temuan tersebut diatas, dalam investigasinya GEMPAR juga mendapatkan selebaran surat penundaan penyaluran bantuan yang di tandatangani Kadis Sosial Batu Bara.
Menurut Darman, selebaran tersebut mengakibatkan bantuan pada bulan Maret terlambat bahkan sampai di bulan April masih banyak yang belum tersalur.
Dari proses penyaluran yang terindikasi semraut GEMPAR meminta Kementerian Sosial RI c/q Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pedesaan turun ke Batu Bara guna melakukan peninjauan.
Sebab dari proses penyaluran bantuan itu diduga ada pula oknum-oknum tertentu yang memetik keuntungan dibalik program kesejahteraan masyarakat miskin tersebut.
“Kita minta Kemensos RI turun ke Batu Bara untuk melakukan peninjauan serta evaluasi terhadap Korteks. Lakukan evakuasi atau bila perlu mencabut SK Korteks yang di tempatkan di Batu Bara”, pinta Darman.
Dalam hal itu imbuh Darman pihaknya siap memberikan data serta kronologi penyaluran bantuan tersebut.
“Prihal bantaun yang konteksnya menyangkut hak-hak warga miskin harus dijakankan sesuai ketentuan dan peraturan.
GEMPAR tidak mau masyarakat Batu Bara di racuni dengan bantuan pangan busuk.
Seharusnya bantuan yang diberikan dapat menunjang pemenuhan gizi masyarakat, bukan malah memberikan penyakit melalui bantuan sayur dan nabati yang tak layak konsumsi”, pungkas Darman. (STAF07/KTN)
