Prioritas Kenaikan Anggaran Dana Desa

Amalia Afsari
Amalia Afsari
Bagikan :

Batu Bara – Kliktodaynews.com Sejak tahun 2014 pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai Dana Desa. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Dasar Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat empat point penting yang menjadi perhatian dari pemerintah mengenai Dana Desa yakni pembiayaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Anggaran Dana Desa untuk tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh pemerintah terbilang sangat fantastic yaitu sebesar 72 triliun jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan mencapai 2 triliun pada tahun 2019 hanya sebesar 70 triliun.

Melansir dari beberapa sumber, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menjelaskan mengapa Presiden menambahkan alokasi anggaran program Dana Desa agar pemerataan dalam bidang ekonomi dapat teracapai, termasuk sampai pada pelosok desa negri ini. Pada 2020 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk 74.953 desa diseluruh Nusantara Indonesia.

Percepatan pencairan yang dilakukan pada tahap I yaitu pada tanggal 28 Januari 2020 lalu. Adanya perbedaan yang terjadi dalam pengaloksian Dana Desa dimana perubahan porsi penyaluran dan formulasi Dana Desa telah dilakukan oleh Kementrian Keuangan.

Baca Juga :  Jasa Parkir Mobil di Simpang Empat Tanjung Tiram Dilahap Si Jago Merah


Dalam konsep Nawacita yang menjadi program unggulan pembangunan saat ini terdapat satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Negara kesatuan. Terbitnya UU No 60 Tahun 2014 adalah untuk menciptakan desa yang mandiri dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa secara optimal yaitu melakukan penggalian potensi desa yang menjadi salah satu bagian dari penerima bantuan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa tidak semerta-merta hanya dikeluarkan untuk pembangunan yang bersifat fisik terhadap desa. Akan tetapi Dana Desa harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga miskin maupun pendapatan asli desa. Dengan adanya program desa yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada didesa sendiri.

Kehadiran Dana desa dengan jumlah financial yang meningkat diharapakan mampu untuk melakukan pengembangan ekonomi desa. Keyakinan akan kehadiran Dana Desa dapat mendorong kewirausahaan.
Baca Juga :  Unjuk Rasa Anarkis di Batu Bara, Koodinator Aksi Omnibus Law " AS " Ditangkap di Aceh


Selebihnya ada dua focus yang dilakukan pemerintah yaitu “pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa”. Jika kewirausahaan tumbuh maka produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional. Peningkatan yang terjadi mencapi 5,4 % dari realisasi dana desa di tahun 2019. Namun akan kah peningkatan alokasi juga akan menyeimbangi dengan peningkatan kualitas implementasi? Mengingat pemerintah saat ini menargetkan akan melalukan pembentukan 6 ribu desa mandiri.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terkhusus pemerintahan desa harus mampu menyentuh segala aspek yang menjadi kajian pembangunan Negara. Pemerintah desa harus memiliki persiapan dan formulasi rencana aksi agar nantinya anggaran Dana Desa memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Anggaran yang banyak tidak menutup kemungkinan akan terjadinya problem didalamnya.

Seperti korupsi yang dilakukan oleh aparat desa baik kepala desa yang memang pada dasarnya tidak amanah. Sehingga diperlukannya pengawasan dan pelaporan yang akurat untuk meminimalisir penyelewengan Dana Desa.

Oleh : Amalia Afsari (0103171018)

Mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Kelompok KKN DR 06

(RED/KTN)
Bagikan :