Tim Wappress : Bangunan Rest Area di Laut Tador Diduga Tidak Sesuai Spek

Pembangunan Rest Area Dan Pemasaran UMKM di Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador (PEN)
Bagikan :

BATU BARA – Kliktodaynews.com|| Pandemi Covid-19 yang menyebabkan mayoritas OPD di lingkungan Pemkab Batu Bara terkena ‘recofusing’ namun pembangunan proyek yang dinilai kurang bermanfaat malah tetap dilaksanakan.

Hal ini terlihat dari pembangunan, ” Rest Area dan Pemasaran UMKM di Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador (berasal dari dana PEN) yang menelan anggaran APBD hampir Rp 1,9 miliar yang sebenarnya bukan merupakan prioritas bagi masyarakat yang saat ini terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

Investigasi yang dilakukan tim Wappress, Kamis (11/11/2021), di lokasi pembangunan Rest Area terlihat beberapa kejanggalan.

Pasalnya, proyek yang dibangun diatas lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), pada dinding turap bangunan terlihat sudah retak retak. Demikian pula pembuatan lantai menggunakan besi tikar 6 MM terlihat ketebalannya sangat tipis hanya berkisar 4-5 Cm.

Juga terlihat tanah yang dipergunakan untuk menimbun diambil dari lokasi tepatnya dari belakang lokasi pengerjaan.

Akibatnya, bekas galian menjadi danau yang dikhawatirkan akan menelan nyawa terlebih anak-anak yang dibawa singgah ke Rest Area kelak.

Baca Juga :  Kapolres Batu Bara Bagi Sembako Kepada Kaum Dhuafa Desa Simpang Kopi

Pada rangka terlihat bahan rangka baja yang dipergunakan sangat tipis sehingga dikhawatirkan akan rubuh dan menimpa orang yang singgah di Rest Area.

Berdasarkan plang proyek diketahui merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Batu Bara Satker Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021

Dengan Nama Kegiatan : Pembangunan Rest Area Dan Pemasaran UMKM di Desa Pelanggiran Kecamatan Laut Tador (PEN) dan Nomor Kontrak : 1875676/pk/ppk/sp/dpupr-bb/ dianggarkan melalui APBD Batu Bara tahun 2021 senilai Rp. 1.883.872.642,10

Dari plang proyek juga diketahui Konsultan Pengawas adalah CV ARB Jaya Konsultan dan Pelaksana Pengerjaan CV Joehanda.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara Yasser selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyebutkan penimbunan tidak tercantum pada RAB.

“Masalah tanah timbunan itu mungkin sumbangan PT. PSU”, jawabnya singkat.

Terkait kejanggalan yang ditemukan, Yasser minta wartawan bersabar.

“Sabar ya bang. Kita akan turun ke lokasi. Pengawas dan Rekanan akan kita tegur. Bahkan bila kejanggalan tersebut sudah betul betul menyimpang akan kita perintahkan dibongkar”, tandas Yasser. (STAF07/KTN)

Bagikan :