Batu Bara, kliktodaynews.com – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025) pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri perwakilan Bupati Batu Bara melalui Asisten I Renold Asmara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, S.T., M.Si., anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sekaligus sikap politik terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Secara umum, seluruh fraksi sepakat agar dokumen LKPJ dibahas lebih mendalam melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi penyampaian LKPJ sebagai bentuk kewajiban konstitusional dan akuntabilitas pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Fraksi ini menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut oleh Pansus sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Gerindra menilai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara umum berjalan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah kekurangan.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya pembentukan Pansus Plasma guna memastikan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Fraksi PKS turut memberikan apresiasi, namun menyoroti beberapa persoalan krusial. Di antaranya masih banyaknya kepala OPD dan kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt) yang dinilai menghambat kinerja, penghapusan honor tambahan operator SIPD yang berdampak pada pelaporan keuangan, kondisi gedung DPRD yang memprihatinkan, serta konflik lahan di wilayah HGU PT Socfindo.
