BATU BARA – Kliktodaynews.com|| Sejumlah kalangan penggiat anti korupsi di Batu Bara menyampaikan laporan pengaduan tentang dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Polres Batu Bara pada hari senin 25 januari 2022.
Adanya laporan tersebut dibenarkan oleh Aris Zaluhu menuturkan, Permasalahnya, dengan tetap mengacu pada Azas Praduga tak bersalah dan kami berharap agar Bapak Kapolres Batu Bara Cq Kasatreskrim Batu Bara “Adanya Indikasi Penyelewengan Penggunaan Keuangan Dana Desa Dalam Pengadaan Susu Stunting Tahun Anggaran 2021”
dilakukan secara berjemaah dan terorganisir yang dilakukan para Kepala Desa dan P-APDESI Kabupaten Batu Bara. Kamis (27/1/2022)
Tambahnya, pengaduan itu datangnya dari penggiat anti korupsi dan, menyusul aduan itu langsung dari warga yang dilengkapi dengan Identitas Kartu Penduduk (KTP).
Mendengar hal ini, membuat publik geger, begitu juga para awak media ikut juga digegerkan.
Selain itu, ada dugaan kongkalikong fee senilai 10% yang diberikan rekanan selaku suplayer susu stunting kepada pengurus P-APDESI. Anehnya lagi, ada oknum berinisial MD yang mengaku-ngaku suruhan Pangeran yang ikut mengatur tentang pengadaan susu stunting. Dan bahkan, dia diduga turut mengaut keuntungan, baik dari pihak P-APDESI serta rekanan.
Dengan demikian, warga masyarakat tersebut meminta kepada Polres Batu Bara, agar memanggil, memeriksa pihak-pihak terkait, yakni Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Batu Bara, Rekanan, Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) P-APDESI Batu Bara, Kepala Inspektorat, serta Kadis PMD Kabupaten Batu Bara.
Sementara, terkait adanya laporan pengaduan tersebut, Kepala Inspektorat Batu Bara, Attaruddin, S.Pd, MM ketika dikonfirmasi melalui telepon dan WhatsAppnya dengan Number 081361380080, ternyata dia dinilai enggan untuk menjawabnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Radiansyah Fitrianda Lubis, S.Sos saat dikonfirmasi melalui telepon tentang maraknya pengaduan tersebut, dia mengatakan, terlebih dahulu kami akan berkoordinasi kepada Camat dan kita teruskan ke Inspektorat.
Kemudian, kami juga akan bermohon kepada Inspektorat, karena ada advisnya sebagai aparatur internal pemerintah untuk melakukan pengawasan. Karena verifikasinya ada dikecamatan terhadap barang-barang yang dibelanjakan, jelas Radyansyah saat dikonfirmasi melalui telepon.
Intinya, sambung Radyansyah, pengawasan itu dilakukan agar kepala desa se-Kabupaten Batu Bara tidak terjebak melakukan pengadaan-pengadaan fiktif dan belanja barang lainnya , Hal ini tentunya. nanti kami akan mendorong kawan-kawan Inspektorat untuk bisa memberikan pembinaan terhadap apa yang dianggarkan di Desa-desa itu.
Disinggung adanya pengaduan masyarakat soal susu stunting dan
gelas papa mama, jam dinding dan internet kepada APH, belum ada bang saya terima, apalagi tembusan surat tersebut, gak ada sampai ke Dinas PMD, jelas Kadis PMD.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berhasil mengkonfirmasi Adik bupati Batu Bara Pangeran untuk dimintai keterangannya/tanggapannya terkait namanya di catut oleh Inisial MD.
(STAF07/KTN)
