BATU BARA – Sekelompok massa dari LSM DPC Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (Penjara) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Senin (3/11/2025).
Dalam aksinya, massa menuntut agar Kejari menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2025.
Ketua LSM Penjara Batu Bara, Heriyadi Putra, menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Pertama, pihaknya meminta Kajari Batu Bara segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat Dinas PUTR yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran TA 2023.
Pejabat yang dimaksud antara lain Kepala Dinas PUTR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pengelola Barang dan Jasa (PPBJ).
Selain itu, LSM Penjara juga mendesak agar Kejaksaan memeriksa seluruh perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek rehabilitasi pagar, kantor, ruang pertemuan Kantor Kejari Batu Bara, serta pengadaan asphalt sprayer pada TA 2023.
“Kami menduga kuat pekerjaan tersebut bersifat fiktif dan berpotensi terjadi kecurangan. Kami juga menduga adanya kolusi dalam proses penunjukan, pelaksanaan, hingga pencairan dana tanpa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),” tegas Heriyadi.
Tuntutan kedua, LSM Penjara meminta Kejari Batu Bara memeriksa pejabat Dinas PUTR terkait dugaan penyimpangan anggaran TA 2025, yang disebut-sebut menggunakan modus serupa dengan tahun sebelumnya.
