Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan internal serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengamat kebijakan publik menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran.
Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara Hasrul Irfan, S.Kom., M.M.
