Selain itu, penggunaan anggaran BUMDes yang disebut berkisar antara Rp109 juta hingga Rp130 juta turut menjadi sorotan karena dinilai tidak transparan.
Salah seorang warga, Andi (57), mempertanyakan kejelasan penggunaan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk kebutuhan obat-obatan dan transportasi.
“Dana yang seharusnya membantu warga miskin tidak jelas penggunaannya. Bahkan ada dugaan mark-up harga sewa lahan padi di Desa Gambus Laut, disebut Rp500.000 per rante, padahal harga pasar sekitar Rp200.000,” ujar seorang warga lainnya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan terhadap Kepemimpinan Desa
Masyarakat juga mempertanyakan dasar hukum penguasaan aset desa oleh pihak ketiga. Selain itu, Penjabat (Pj.) Kepala Desa MY. Daulay dan Ketua BUMDes Iswahyudi dinilai tidak transparan dalam pengelolaan BUMDes.
Warga menilai musyawarah desa dan musrenbang tidak berjalan terbuka karena sejumlah warga kritis serta wartawan lokal disebut tidak pernah dilibatkan atau diundang.
Situasi ini turut berdampak pada Koperasi Desa Merah Putih Lubuk Cuik, di mana Ketua dan salah satu Pengawas dikabarkan mengundurkan diri di tengah polemik kepengurusan. Masyarakat menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah desa.
Warga Desak Audit Menyeluruh
Dengan total kerugian dan utang yang diperkirakan melebihi Rp120 juta, masyarakat Lubuk Cuik secara tegas mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes serta penggunaan dana desa.
