“Kisruh kepengurusan ini bisa menghambat program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Kami khawatir desa semakin tertinggal,” ujar salah seorang anggota koperasi.
Klarifikasi Pj Kades
Dalam konfirmasi kepada KlikTodayNews.com pada Rabu (25/02/2026), Pj Kades MY Daulay menyatakan belum menerima laporan resmi terkait penguasaan sound system oleh pihak ketiga.
“Mereka tidak ada laporan resmi atau proses musyawarah terkait hal ini. Saya baru menjabat satu tahun. Jika benar dilakukan pada malam Tahun Baru seperti yang dikabarkan, pemindahan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa laporan resmi kepada saya maupun pengawas BPD,” ujarnya.
Ia menegaskan telah meminta agar sound system segera dikembalikan ke lokasi BUMDes dan akan menggelar musyawarah bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan tata kelola sesuai aturan.
Terkait dugaan utang pupuk dan uang panjar sekitar Rp10 juta yang disebut diberikan melalui bendahara BUMDes, Pj Kades mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan rekomendasi.
Untuk program cabai, ia juga menyatakan belum menerima laporan resmi dari Ketua BUMDes Iswahyudi maupun Bendahara Nursanah.
“Beberapa kali saya minta laporan pertanggungjawaban, namun hingga kini belum disampaikan. Sejak 2023 sampai 2025 juga belum ada laporan PADes atau laporan keuangan resmi yang lengkap,” tegasnya.
Warga Desak Audit Menyeluruh
Masyarakat Desa Lubuk Cuik mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes, penggunaan dana desa, serta tata kelola koperasi desa.
