Warga juga mendesak adanya penjelasan terbuka terkait kinerja Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) MY Daulay dan Ketua BUMDes Iswahyudi. Mereka menilai pengelolaan aset dan program desa tidak berjalan transparan.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait dugaan kedekatan antara Pj Kades dengan pihak ketiga, serta minimnya keterbukaan dalam pelaksanaan musyawarah desa dan Musrenbang. Beberapa warga kritis dan wartawan lokal disebut tidak pernah dilibatkan atau diundang dalam rapat resmi desa.
Program Cabai Rp80 Juta Disorot
Tak hanya persoalan aset, program tanam cabai Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi dana desa sebesar Rp80 juta juga menjadi sorotan. Program yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa itu justru disebut mengalami kerugian besar.
Menurut pengakuan Alberto, hasil panen hanya mencapai empat goni cabai dengan nilai sekitar Rp5 juta dalam satu kali panen. Sementara itu, BUMDes masih memiliki tunggakan sebesar Rp42.668.000 kepada penyedia pupuk dan pestisida.
Jika ditotal, warga memperkirakan kerugian dan utang yang membelit BUMDes serta program desa lainnya mencapai lebih dari Rp120 juta.
Koperasi Desa Ikut Berpolemik
Permasalahan juga terjadi di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Lubuk Cuik. Ketua dan salah satu pengawas koperasi dilaporkan mengundurkan diri di tengah polemik kepengurusan. Warga menilai hal ini menunjukkan lemahnya pembinaan dari pemerintah desa terhadap lembaga kemasyarakatan.
