Melalui pengangkatan PPPK tenaga guru, Pemerintah Kabupaten Asahan juga berupaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik sesuai peta kebutuhan. Pada bidang kesehatan, dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan primer secara merata.
Dalam bidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Asahan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan meskipun terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Fokus diarahkan pada pembangunan dan perbaikan ruas jalan strategis yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara di bidang ekonomi, Pemkab Asahan mendorong kegiatan pasar murah di kecamatan, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan program ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara lebih mendalam.
