3 Tahun 2024), kedudukan desa semakin kuat dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun anggaran.
“Regulasi terbaru ini memberikan landasan kuat agar desa menjadi mandiri dan demokratis. Ada tiga pilar utama yang kami kawal, regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat melalui Kemendagri, dan kepastian anggaran baik dari APBN maupun APBD,” jelasnya.
Anwar juga menyampaikan bahwa Kemendagri bersama BPKP telah membentuk sistem pengawasan terintegrasi dengan Kejaksaan RI, sehingga seluruh aliran dana desa dapat dipantau secara transparan melalui jalur digital.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan dan inovasi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Kami menyambut baik skema kompetisi desa yang digagas Bapak Gubernur. Ini menjadi motivasi bagi desa-desa di Kabupaten Asahan untuk lebih kreatif, menggali potensi lokal, serta menyusun perencanaan pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Taufik.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa, khususnya dalam perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD. “Kami ingin desa-desa di Asahan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga unggul dalam inovasi dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Sinergi antara Kepala Desa dan BPD harus semakin solid agar pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus DPD Abpednas Sumut, yakni Ketua Abdul Khair, Sekretaris Ahmad Wahyudi, dan Bendahara Agus Salim.
