Ia menegaskan stok beras Sumut dalam kondisi aman, dan Bulog siap mendistribusikan ke seluruh kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
“Program ini bukan hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat. Peran pemerintah daerah sangat menentukan agar distribusi berjalan tepat sasaran,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Sumut yang mencapai 5,03% pada 2024.
Ia mengingatkan bahwa capaian ini perlu ditingkatkan dengan strategi pembangunan yang lebih merata antarwilayah. “Pertumbuhan Sumut solid, tapi kita perlu mengurangi disparitas dan memperkuat sektor-sektor produktif di daerah. Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menekan inflasi,” paparnya. Amalia juga menegaskan bahwa BPS mendapat amanah dari Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menjadi pedoman untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, terarah, dan terpadu. Ke depan, BPS membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan updating DTSEN secara langsung dengan melihat kondisi objektif masyarakat di lapangan.
Bagi Kabupaten Asahan, rapat ini menjadi momentum penting untuk mempertegas kontribusi sebagai salah satu daerah penopang ekonomi Sumut, dengan PDRB ADHB mencapai Rp57,4 triliun atau peringkat ke-5 tertinggi di provinsi.
