Pasar di Samosir Hiraukan Protokol Kesehatan

Bagikan :

Akbar Hilmawan : Mempertanyakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemkab Samosir

Samosir – Kliktodaynews.com Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumatera Utara lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir pada rabu 19 agustus 2020 di Aula Kantor bupati Samosir.

Kegiatan ini dihadiri oleh, Sekretaris Daerah kabupaten Samosir Jabiat Sagala, Asisten I Mangihut Sinaga, kepala dinas kesehatan Nimpan Karo-Karo, Direktur RSUD Hadrianus Sinaga Friska Situmorang, Sekdis Pariwisata Ningar Sinaga, Sekretaris BPKAD Basron Sitanggang, kadis Pendidikan Rikardo Hutajulu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari beserta rombongan, dan Insan Pers.

Pada Sambutannya, Sekda Jabiat Sagala menyampaikan laporan tentang Kondisi Covid-19 di Samosir .

“Kami ingin menyampaikan laporan singkat tentang kondisi Covid-19 di Kabupaten Samosir, hingga Saat ini kita berada pada zona hijau. Dulu sempat ada yang terkonfirmasi Covid-19 1 (satu) orang petugas PPS, langsung kita rujuk ke Rumah Sakit tarutung dan setelah kurang lebih seminggu sudah kembali” ujar Jabiat Sagala

Jabiat Sagala juga menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten Samosir sudah membuka seluruh objek wisata yang ada di Samosir.

“Mulai tanggal 29 (juli/red) yang lalu, bahwa pemerintah kabupaten Samosir sudah membuka seluruh objek wisata yang ada di kabupaten Samosir, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta, untuk wisatawan nusantara” jelas Jabiat

Ketua Pansus DPRD SUMUT Akbar Hilmawan Buchari mengingatkan bahwa jangan sampai karena dibukanya kembali objek wisata, Kabupaten Samosir menjadi zona merah.

“Yang dikatakan pak sekda, bahwa kabupaten Samosir sudah membuka objek wisata. Terkait hal itu memang dari peraturan yang dibuat terkait new normal sudah memenuhi syarat karena kabupaten Samosir ini adalah Zona Hijau. Tapi kedepan kita ingin bersama jangan sampai dengan dibukanya kembali pariwisata, menjadikan Samosir menjadi Zona merah.” Tegas Akbar

Akbar Hilmawan juga mempertanyakan tentang jaring pengaman Sosial (JPS).

“Karena kegiatan ekonomi masyarakat sudah dibuka kembali, apakah masih dibutuhkan jaring pengaman Sosial. Karena kami tadi liat pasar-pasar sudah dibuka, tapi tak memperhatikan protokol kesehatan pak” (EDW/KTN)

Bagikan :