Di antaranya, menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis, memvalidasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur permukiman.
Untuk itu, katanya, Pemprov Sumut mengajak seluruh pemerintah kabupaten/Kota untuk melakukan Gerakan Serentak 20 Ribu Rumah Tahun 2025, memberikan kemudahan proses perizinan, serta memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.
Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, daerah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Deliserdang (14.892 unit). Disusul Kabupaten Labuhanbatu (1.724 unit), Kabupaten Tapanuli Tengah (1.661 unit), dan Kota Pematangsiantar (1.329 unit).
Dalam kesempatan ini, Bobby juga berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah. Ia menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah untuk perizinan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.
“Agar pemda benar-benar mengecek di lapangan apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.
Bobby juga meminta seluruh kepala daerah memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah, karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat.
Usai mengikuti rapat virtual, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyampaikan pada prinsipnya Pemko Pematangsiantar siap menyukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah bagi MBR di Provinsi Sumut, khususnya di Kota Pematangsiantar.
