Perda tersebut, lanjutnya, untuk membangun jati diri Simalungun.
“Kami dengan semangat Sapagambei Manoktok Hitei siap memfasilitasi Pemko Pematangsiantar dalam menyusun perda kurikulum muatan lokal melalui Focus Group Discussion atau FGD untuk mengembangkan seni dan budaya Simalungun,” terang Alex.
Perda yang diharapkan antara lain: mewajibkan SD dan SMP memuat mata pelajaran budaya dan bahasa Simalungun, serta para aparatur sipil negara (ASN) Pemko Pematangsiantar wajib mengenakan pakaian adat Simalungun di salah satu hari kerja dalam seminggu.
Hal lainnya yang diharapkan, Wesly memberikan atensi kepada putr-putri Simalungun dalam membangun Kota Pematangsiantar.
Mewakili DPP PMS Amsar Saragih mengatakan, ada dia provinsi di Indonesia yang melestarikan adat dan budaya, yaitu Bali dan Yogyakarta. Dua provinsi tersebut bisa dijadikan contoh bagaimana mereka melestarikan budaya.
Amsar mengatakan, untuk menunjukkan eksistensi etnis di suatu daerah bisa melalui bidang politik, ekonomi, dan sejarah. Ia pun berharap, setelah berdirinya Monumen Raja Sang Naualuh Damanik, ke depannya bisa ada Museum Raja Sang Naualuh Damanik di Kota Pematangsiantar.
“Jadi kita ingin agar Bapak Wali Kota meneguhkan jati diri Simalungun di Kota Pematangsiantar,” kata Amsar.
Di acara tersebut, PMS menyematkan seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Wesly dengan harapan bisa menjalankan amanah dalam memimpin Kota Pematangsiantar. Serta meneladani Podah Raja Sang Naualuh Damanik, merujuk pada delapan sifat luhur atau prinsip baik yang dimiliki Raja Sang Naualuh Damanik.
