Terakhir, Fraksi Nasdem yang menyatakan masyarakat kurang mampu belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan, kata Wesly, Pemko menargetkan 99 persen Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dari total jumlah penduduk Kota Pematangsiantar, termasuk di dalamnya masyarakat miskin/tidak mampu yang memiliki masalah kesehatan.
Tentang strategi agar BLUD RSUD dr Djasamen Saragih menjadi tujuan prioritas bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pematangsiantar, tahapan yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur digital dan pengembangan RSUD menjadi pusat layanan jantung dan stroke.
“Demikian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029. Hal-hal yang belum dapat diutarakan secara detail, akan kami jelaskan pada agenda rapat paripurna berikutnya, guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini,” tutup Wesly. (*)
