Program prioritas ini adalah memperkuat kualitas kerukunan. Kota Pematangsiantar telah melampaui hal tersebut, tidak berkonflik soal agama. Kita sudah merasakan di Siantar seluruh umat beragama dengan luas, dengan mudah, dengan aman tanpa pernah ada gangguan di Kota Pematangsiantar. Ini sesuatu harga yang mahal. Kita ingin beragama yang secara keimanan tidak perlu lagi bertengkar. Inilah perspektif dari Kementerian Agama,” tukasnya.
Mewakili DPRD Kota Pematangsiantar, Alfonso Sinaga mengatakan, melalui kebijakan publik, dukungan masyarakat juga sangat berperan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan.
“Sebagai wilayah yang relatif cepat tumbuh, Kota Pematangsiantar sangat rentan terhadap terjadinya gesekan antar umat beragama. Karena itu kita harus dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta aktivitas menjaga dan memelihara umat beragama merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Alfonso, dialog tersebut merupakan salah satu bentuk memelihara serta meningkatkan kerukunan antara umat beragama, khususnya di Kota Pematangsiantar.
“DPRD juga berharap keberadaan FKUB di Kota Pematangsiantar ini dapat menjadi wadah para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta menjadi media dalam menampung aspirasi masyarakat dalam menjaga kerukunan antara umat beragama,” tandasnya. (*)
