Bukan karena suka atau tidak suka, dan yang lainnya.
Terakhir, Fraksi Nurani Keadilan dalam pandangan fraksi yang dibacakan Frans Haloho menyampaikan, sejauh ini pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di Kota Pematangsiantar mengikuti metode partisipatif, yakni bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga kota yang dilakukan dan dikoordinasikan melalui Bappeda. Pada kesempatan ini, Fraksi Nurani Keadilan menyampaikan agar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Pematangsiantar harus diarahkan pada percepatan pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Melalui pembahasan RPJMD ini, diharapkan Pemko Pematangsiantar melalui wali kota betul-betul menyusun program serta menjalankan kegiatan yang berdampak baik untuk kemajuan kota. Fraksi Nurani Keadilan meminta wali kota lebih serius dan peduli terhadap nasib masyarakat yang terdampak bencana, penyediaan lahan wakaf, dan persiapan Pemko Pematangsiantar dalam rangka peresmian Gerbang Tol Simpang Panei,” tukasnya. (*)
