Sementara itu, Sinergi juga perlu terus diperkuat untuk 5 area penting; yakni memperkuat stabilitas perekonomian; mendorong sektor riil melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan industrialisasi; memperkuat ekonomi kerakyatan; meningkatkan pembiayaan perekonomian; dan mengakselerasi digitalisasi.
Masih kata Perry, ke depan BI akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap waspada terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian serta dampak rambatannya ke perekonomian domestik.
Laporan ini merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dari UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“LPI 2025 diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel dan berkualitas tentang perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, sinergi bauran kebijakan nasional, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia,” tukasnya.
Turut hadir, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman, Kapolres Pematangsiantar diwakili Kanit Ekonomi Ipda Martua Rajagukguk, Dandim 0207/Simalungun diwakili Mayor Inf Arjun Sidauruk, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar diwakili Siti Martiti Manullang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratna Naibaho, Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar Nova Juliana Sianturi, Kepala Bulog Pematangsiantar Berdian Damanik, serta sejumlah OPD Pemko Pematangsiantar.
Setelah menyaksikan Peluncuran LPI 2025 oleh BI, Wesly diwakili Zainal bersama perwakilan Forkopimda dan Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman serta yang lainnya menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar.
