PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Kamis (13/11/2025), di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar.
Rakor dibuka oleh Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, M.Kn yang diwakili Sekretaris Daerah Junaedi Sitanggang, SSTP, M.Si, dan menghadirkan narasumber Edi Safrijal, SSos, MIKom, Spesialis Koordinasi, Perencanaan, dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Junaedi, Wali Kota Wesly menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penghapusan kemiskinan di Kota Pematangsiantar.
> “Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bergerak cepat dan tepat sesuai tugas dan kewenangannya, agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Wesly menjelaskan, penyusunan RPKD ini mengikuti periodesasi kepemimpinan kepala daerah dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sehingga diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan, strategi, serta program terukur lima tahun ke depan.
Tingkat Kemiskinan Siantar Turun, Tapi Masih Perlu Perhatian
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, Wesly menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Pematangsiantar menunjukkan tren menurun.
Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,27%, sempat naik menjadi 8,52% di 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, kemudian menurun menjadi 7,88% (2022), 7,24% (2023), dan 7,20% pada 2024.
