SIANTAR – Kliktodaynews.com||Pemerintah kota dan DPRD kota Pematang Siantar akan dilaporkan ke Presiden dan lembaga terkait pembangunan mall di gedung ex Gor Pematang Siantar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Kota (Gempita), HR.Sitorus kepada kliktodynews.com, Selasa, (4/10/2022).
Sitorus mengatakan hingga saat ini pembangunan di kawasan GOR tetap berlangsung padahal setahu saya hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Wali kota Pematang Siantar beberapa waktu lalu menyatakan pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olah Raga (GOR) Pematang Siantar sementara dihentikan.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Siantar, yang awal nya DPRD dengan lantang meminta agar pembangunan GOR dihentikan, kini melempem. Ada apa antara DPRD dengan Pemerintah kota,” sebut Sitorus.
Menurut Sitorus, pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olah Raga (GOR) Pematang Siantar tidak sesuai denga Perda dan RT/RW kota Pematang Siantar.
“Melanggar Perda No.1 tahun 2013 dan lokasi pembangunan juga persis berada di sekitar lingkungan sekolah yakni SMA Negeri 4 dan SMP Negeri 1 Pematang Siantar,” terangnya.
Berdasarkan beberapa point diatas dalam waktu dekat ini akan kita laporkan ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, DPR RI, Gubernur.
Sebelumnya diberitakan, DPRD kota Pematang untuk kedua kalinya mengundang Wali kota Pematang Siantar, Susanti dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (19/9/2022).
RDP digelar mengenai tindak lanjut Pembangunan Gedung Olahraga kota Pematangsiantar dan Perpanjangan masa Jabatan Direksi Perusahaan air Minum Daerah Tirta Uli kota Pemantang Siantar, Realisasi serapan anggaran Tahun Anggaran 2022 dan pelantikan pejabat struktural/mutasi di lingkungan Pemerintah kota Pematang Siantar.
Namun setelah beberapa kali dilakukan skors, Wali Kota Susanti tak kunjung tiba menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD.
Ketidakhadiran tersebut, Pimpinan Rapat pada waktu itu, Mangatas Silalahi akhirnya meminta saran dan usulan dari anggota DPRD Siantar.
Hampir seluruh fraksi DPRD yang hadir sepakat untuk meningkatkan agenda rapat mereka terhadapap Wali Kota untuk menggunakan hak interpelasi. (JOS/KTN)
