Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mendefinisikan HAM sebagai hak dasar kodrati dan universal yang wajib dilindungi oleh hukum dan negara.
HAM adalah hak alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan HAM
Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah badan negara dengan peran penting dalam menjaga konstitusi serta penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tahap pertama dan terakhir, dengan keputusan yang bersifat final untuk menilai undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI 1945, memutuskan tentang pembubaran partai politik, serta menangani isu-isu terkait hasil pemilu secara umum. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga prinsip checks and balances antara cabang-cabang pemerintahan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemahaman yang positif terhadap konstitusi dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peranan signifikan dalam menegakkan konstitusi dari regulasi yang tidak sesuai dan melindungi hak asasi manusia.
