Artinya, jika memang warganya layak mendapat bantuan, maka namanya tidak dicoret. Namun jika kondisi ekonominya sudah baik, maka harus dicoret. Karena sasaran bansos adalah masyarakat kurang mampu.
“Jadi jangan ada lagi soal suka atau tidak suka. Di sini juga hadir perwakilan dari Kementerian Sosial yang senantiasa turun ke lapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan,” jelasnya.
“Kita di sini mengurus air mata. Bukan mata air. Artinya kita ini adalah pejuang kemanusiaan yang memberi uluran tangan kepada yang kurang mampu. Jadi tolong, apa yang kita lakukan dalam muskel ini supaya benar-benar serius dan mengedepankan jiwa kemanusiaan,” harap Risbon.
Bansos yang diterima masyarakat saat ini, antara lain PKH, BPNT, KIP, dan KIS yang penyalurannya langsung dari Kementerian Sosial ke rekening penerima atau masyarakat.
Ada juga bantuan pangan euntuk masyarakat lanjut usia (lansia). Kemudian bansos dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ditambah dari Pemko Psmatangsiantar, seperti bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas serta bantuan sembako.
“Jadi kalau anggaran bansos dari pusat itu tidak ada singgah di APBD atau dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening masyarakat. Jadi tolong diimbau kepada masyarakat supaya bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan dipakai ke hal yang lain,” jelas Risbon.
Risbon menambahkan, sebagai bentuk keseriusan Pemko Pematangsiantar dalam validasi data, di bulan Juni mendatang setelah selesai muskel, maka seluruh operator kelurahan dikumpulkan dan mereka membawa semua berita acara hasil muskel.
