Kategori tersebut adalah AA, A, BB, B, CC, C, dan D. Tahun ini, ada 36 provinsi dan 506 kabupaten/kota yang dievaluasi oleh KemPAN-RB. Dari data tersebut, terdapat 34 provinsi atau 89,5 persen dan 433 kabupaten/kota atau 85,5 persen yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik.
“Capaian tersebut melampaui capaian tahun sebelumnya, yakni hanya 385 kabupaten/kota atau 75,78 persen yang memiliki predikat SAKIP minimal baik,” jelas Erwan.
Erwan mengatakan, terdapat kenaikan predikat pada sejumlah instansi pemerintah. Rinciannya yaitu terdapat 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah naik ke predikat A, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA.
Selain itu, rata-rata nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2024 yaitu sebesar 64,23. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun 2023. Sementara, rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi pada tahun-tahun ini sebesar 70,75, yaitu mengalami sedikit penurunan 1,42 poin dari tahun 2023.
“Penurunan tersebut disebabkan karena adanya tambahan dua provinsi baru untuk dievaluasi AKIP-nya dan secara kualitas kedua pemerintah tersebut masih jauh dari kriteria baik. Alhasil nilai kedua pemerintah tersebut yang kemudian mempengaruhi rata-rata nilai sakit provinsi secara nasional,” jelas Erwin lebih lanjut.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto; Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq; Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo; serta PPT Madya dan Pratama Kementerian PANRB.
