“Karena perencanaan yang ada di pusat kadang tidak in line dengan di daerah. Karena pemerintahnya tadi, pilkadanya berbeda-beda. Sehingga tidak serentak, sehingga visi-misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kadang tidak in line karena perbedaan waktu dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Selain itu, Anas mengatakan KemenPAN-RB kini sedang mengerjakan program digital yang disebut dengan GovTech. Tiga produk telah dirilis secara terbatas, yaitu INAGAF untuk portal administrasi pemerintahan, INAPAS untuk identitas digital terpadu, dan INAKU untuk identitas pelayanan publik. Ketiga portal ini diluncurkan pada pekan lalu melalui INA Digital dan diuji coba kepada 10.000 hingga 40.000 pengguna. Ketiganya juga bisa dipakai untuk melakukan administrasi pemerintahan secara online.
“Anak mendaftarkan sekolah tidak perlu lagi ngisi. Masuk perguruan tinggi nggak perlu lagi ngisi semuanya. Karena semua sudah terintegrasi. Mengendarai memiliki kendaraan, ini tidak perlu lagi ribet, tidak perlu ngisi. Kemudian memulai berusaha. Ngurus izin usaha dan seterusnya. Akan lebih cepat mencari pekerjaan,” jelas Anas.
“Kemudian melangsungkan pernikahan. Tidak perlu lagi ngisi juga berpanjangan. Transportasi dan bepergian tidak perlu lagi ngeluarin KTP. Membeli dan memiliki tempat tinggal tidak perlu lagi juga ribet. Karena sistemnya sudah terintegrasi. Mengajukan perceraian juga sama. Mengalami sakit, BPJS, dan seterusnya, tidak perlu lagi mengajukan surat dan lain-lain,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya.
