PEMATANGSIANTAR– Adanya penguasaan sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar mencuat ke publik.
Informasi ini diungkapkan oleh salah satu kontraktor lokal Piliaman Simarmata yang menilai bahwa pelaksanaan proyek pemerintah di kota itu kini didominasi oleh kelompok tertentu yang disebut-sebut sebagai “Geng Parluasan.”
Kepada wartawan, Piliaman menyampaikan bahwa sebagian besar proyek infrastruktur dan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemko Pematangsiantar dikuasai oleh kelompok tersebut.
“Hampir semua proyek besar diarahkan ke orang-orang yang tergabung dalam kelompok Parluasan. Kami yang kontraktor lokal sulit mendapatkan kesempatan, meski sudah memenuhi syarat administrasi,” ujar Piliaman Simarmata, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, dominasi kelompok ini bukan hanya terjadi pada proyek dinas tertentu, tetapi juga merambah ke beberapa sektor strategis yang menggunakan anggaran tahun berjalan.
Ia menyebut, praktik semacam ini menimbulkan kesan tidak transparan dan tidak sehat dalam proses lelang maupun penunjukan langsung.
“Kalau begini terus, pelaku usaha lokal akan mati perlahan. Seolah ada ‘monopoli terselubung’ dalam pengelolaan proyek pemerintah,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait dugaan penguasaan proyek tersebut.
Kalangan masyarakat dan pegiat antikorupsi di Kota Pematangsiantar mendesak agar aparat penegak hukum serta inspektorat daerah segera turun tangan untuk menelusuri dugaan praktik pengaturan proyek yang dapat merugikan keuangan daerah dan mencederai prinsip transparansi serta keadilan dalam persaingan usaha.
