Data tersebut merupakan hasil akumulasi laporan Koordinator Regional Wilayah Sumatera yang melakukan pemantauan langsung terhadap operasional dapur program MBG di setiap provinsi.
“Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” jelas Harjito.
Ia juga memaparkan, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah SPPG yang belum mendaftarkan SLHS terbanyak, yakni 252 dapur. Disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.
Sementara itu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki SPPG yang belum mendaftarkan SLHS.
Harjito menambahkan, kebijakan penghentian sementara ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Ia juga mengimbau para pengelola SPPG yang terdampak agar segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya.
BGN berharap seluruh SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar operasional dapur dapat kembali berjalan dan manfaat program Makan Bergizi Gratis tetap dirasakan masyarakat. (Red/ktn)
