Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain aspek permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Upaya ini dilakukan untuk mencegah petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih berpihak kepada petani.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan, membayar pinjaman tepat waktu, serta meningkatkan taraf hidup.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
