JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih optimal,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, di antaranya wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani memperoleh akses kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
