MLN-MC3 Dan KRNI Akan Jadi Mitra Landing Sektor Untuk Berdayakan Masyarakat Petani Nelayan Indonesia

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Kementerian PUPR Selaraskan Program Pembangunan Infrastruktur pada Rakornas KKP, 2019.
Bagikan :

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Kementerian PUPR Selaraskan Program Pembangunan Infrastruktur pada Rakornas KKP, 2019.

Ketua Umum GIAN, Guntur Eko Widodo Bersama Yussie Fauziah Ka.Deputi Litbang DPP MLN-MC3

NASIONAL – Kliktodaynews.com Di Wawancarai Awak Media Presidium BPH DPP MLN-MC3 sekaligus Ketua Presidium KRNI ( Koperasi Rumah Nelayan Indonesia ) Sangat Mengapresiasi Hasil RAKORNAS PUPR–RI dan KKP yang Telah Mulai Fokus Kepada Memikirkan Kesejahteraan Nelayan Indonesia , Dan Dua Lembaga Ini Akan Diikutsertakan Sebagai Mitra Utk Pemberdayaan Masyarakat , Baik berpartisipasi Dlm Rehabilitasi Rumah Kumuh Nelayan Menjadi Pemukiman Terpadu Yang Sehat dan Layak Huni sekaligus Membangun New Basic Ekonomi Bagi Petani Nelayan Indonesia Melalui Program2 Hasil Litbang DPP MLN-MC3 yang Dilakukan Oleh Sdri Yussie Fauziah, Ka Deputi Litbang DPP MLN-MC3 dan Team , Ujar R.Guntur Eko Widodo, Di Sela Sela Ngopi Bareng Di Media Centre Kantor PUPR–RI beberapa waktu Yang lalu.

Hasil Rakornas PUPR-RI dan KKP Atas Arahan Bapak Presiden Adalah Jawaban Bagaimana Membangun Strategy Yang Selaras dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Nelayan Indonesia Dan Bukan Wacana, Karena Telah Dianggarkan Melaui APBN Utk Mendukung Program Itu. Dan Saat ini memasuki Tahun Ke II 2021 Melanjutkan Insfrastruktur Kawasan Dan Pemukiman Nelayan Indonesia secara Bertahap.

“Semoga MLN-MC3 dan KRNI dapat Berpartisipasi Aktif Menjadi Mitra Bagi Kedua Kementerian, PUPR–RI dan KKP, doa Restu Dan Partisipasi Aktif Seluruh Keluarga Besar GIAN dan Insfrastrukturnya Sangat Kita Harapkan,” Ujar Guntur Dengan Semangat 45 Menyambut Baik Hasil RAKORNAS ini. “Insyaallah Tahun Ini Bersamaan Dengan Milad Ke 4 GIAN , KRNI ( Koperasi Rumah Nelayan Indonesia ) Dapat Kita Selesaikan Legesnya dan Kita Daftarkan Sebagai Mitra Kerja Kementerian PUPR–RI dan KKP termasuk MLN-MC3,” Amin, Disambut Penuh Gembira Dan Doa Rekan2 Media Centre PUPR–RI. Berikut Hasil RAKORNAS PUPR–RI dg KKP dari Release Ulang GIAN,News , 20 MEI 2021 : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan melalui sejumlah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada tahun 2020, dukungan infrastruktur dilakukan Kementerian PUPR antara lain Bidang Sumber Daya Air (SDA) melalui peningkatan jaringan irigasi tambak garam dan perikanan, Bidang Permukiman melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman nelayan, dan Bidang Perumahan melalui pembangunan Rumah Khusus (Rusus) dan perbaikan Rumah Swadaya untuk nelayan.

Baca Juga :  Gelar Konser Dangdut, Waka DPRD Tegal Diperiksa Polisi


“Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden RI,Ir.H.Joko Widodo, bahwa Pembangunan Infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan memastikan konektivitas antar kawasan seperti: kawasan industri rakyat, industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan pariwisata, dan Kawasan pertumbuhan lain termasuk kawasan perikanan dan permukiman nelayan seperti di Pansela, Pantura, dan Pantai Timur Sumatera,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Selain Menteri Basuki, hadir pula pada acara tersebut Menteri KKP Edi Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Untuk meningkatkan produktifitas garam dan perikanan, Kementerian PUPR tahun 2020 akan membangun jaringan irigasi tambak sepanjang 197 Km dengan cakupan seluas 5.569 Ha dan rehabilitasi jaringan tambak sepanjang 109 Km dengan cakupan seluas 4.563 Ha yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia.

“Program pembangunan irigasi tambak garam dan irigasi perikanan ini harus kita sinkronkan dengan program di KKP sehingga Kementerian PUPR tahu di mana saja sentra-sentra produksi tambak garam dan perikanan prioritas untuk dikembangkan,” ujar Menteri Basuki.

Untuk meningkatan kualitas permukiman nelayan Kementerian PUPR membangun penyediaan air bersih dan sanitasi serta penataan lingkungan (termasuk pembangunan jalan produksi). Pembangunan tersebut tersebar di 3 Provinsi yakni di Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Kawasan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur; Karang Rejo dan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

“Termasuk pengerukan muara-muara sungai, terutama di Pantai Utara Jawa karena pasti menjadi hambatan bagi nelayan untuk menambatkan kapalnya. Contohnya di Muara Sungai Juana dan Muara Sungai Losari,“ ujar Basuki.

Untuk meningkatkan taraf hidup nelayan akan dibangun rumah khusus nelayan sebanyak 350 unit yang tersebar di 9 provinsi yang terdiri dari Sumatera Utara (30 unit), Riau (30 unit), Kalimantan Barat (30 unit), Sulawesi Selatan (30 unit), Sulawesi Tengah (60 unit), Sulawesi Utara (30 unit), Maluku Utara (60 Unit), Papua (40 unit), dan Papua Barat (40 unit). Menteri Basuki mengatakan pembangunan rumah khusus bertujuan agar para nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir.
Baca Juga :  Penembakan 3 Wanita di Papua 'HOAX', Redaksi Cabut Berita dan Minta Maaf


Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan mensinkronkan program-program di Kementerian PUPR dengan usulan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait rencana pembangunan internasional fish market di Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sebagai negara maritim, Indonesia perlu memiliki pasar ikan bertaraf internasional atau internasional fish market. Adanya pasar ikan tingkat internasional akan menjadi sumber devisa bagi Indonesia dan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan.

Terdapat tiga lokasi yang diusulkan Bappenas sebagai internasional fish market yakni Likupang di Sulawesi Utara, wilayah Tual dan Saumlaki di Maluku serta Bagansiapi-api di Riau.

“Dari hasil penelitian, Likupang merupakan daerah paling siap untuk pembangunan Internasional Fish Market karena sudah ada pasokan ikan yang mencukupi, sentra budidaya ikan, industri pengelolaannya tersedia,” tutur Suharso.

Dukungan Infrastruktur Kementerian PUPR Periode 2015-2019

Dukungan infrastruktur bagi nelayan telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019. Secara nasional untuk pembangunan tambak garam seluas 410.000 Ha dan rehabilitasi 3.740 Ha. Untuk pembangunan tambak perikanan seluas 14.608 Ha dan rehabilitasi seluas 79.324 Ha.

Selanjutnya juga penataan kawasan permukiman nelayan seperti di Kampung Tepi Air Tambak Lorok, Kota Semarang dan Kampung Nelayan Tegal Sari, Kota Tegal di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pembangunan Jembatan Muara Gembong yang membentang di Sungai Citarum sepanjang 82 meter. Jembatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan konektivitas antara Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia sehingga mendukung produksi perikanan nelayan setempat.

Dalam meningkatkan rumah layak huni, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan membangun rumah susun sebanyak 6 tower, 316 unit yang tersebar di 6 Provinsi yakni Aceh, Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur. Pembangunan rumah khusus sebanyak 9.833 unit yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.

KETUA UMUM GERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA (GIAN) : R.Guntur Eko Widodo

Bagikan :