SIMALUNGUN – Kliktodaynews.com|| Dugaan penyalahgunaan jabatan kepala UPT Pertanian Kecamatan Hatonduhan, menjadi bahan berbincangan ditengah masyarakat.
Dari investigasi awak media dilapangkan sejumlah ketua kelompok tani di Kacamatan Hatonduhan menyebutkan bahwa ada transaksi jual beli bibit padi dari bantuan pemerintah, yang lakukan Kapala UPT Pertanian S. Sinaga dengan nilai Rp 65.000 per bungkus.
Dari salah satu kios pupuk di Kecamatan Hatonduhan juga menyebutkan Kepala UPT Pertanian Hatonduhan juga meminta uang upeti untuk melancarkan penyaluran pupuk bersubsidi. Selasa (19/10/2021).
Sementara soal kalangkahan pupuk bersubsidi 3 bulan terakhir, salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan mengatakan bahwa pendataan terlambat dan ada kesalahan saat menginput data, hingga sebabkan pupuk bersubsidi langkah bahkan hilang dipasaran khusunya dikecamatan Hatonduhan.
Belum lagi soal Kartu Tani yang sebahagian masih ditahan Kapala UPT Pertanian Hatonduhan, juga soal pengelolaan lahan diareal kantor UPT Pertanian yang luasnya hampir 6 Ha. hal ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat.
Selanjutnya awak media ini berhasil menemui Kepala UPT Pertanian Hatonduhan S. Sinaga yang kebetulan ada di Nagori Saribuasih.
S. Sinaga Kapala UPT Pertanian Hatonduhan saat ditanya prihal keluhan masyarakat dan dugaan yang mengarah ke beliau, dengan tegas S. Sinaga menjawab hal itu tidak benar, saya tidak pernah meminta bayaran apapun bang dari Kios pupuk, atau yang Abang sebutkan tadi, katanya.
Soal kelangkahan pupuk bukan cuma di Hatonduhan bang, katanya lagi, hampir semua kecamatan terjadi hal yang sama, ujarnya.
Dan soal Kartu Tani memang sebahagian kami tahan kerena kalo kami bagikanpun itu belum bisa digunakan petani, masih menunggu arahan dari dinas, Kata S. Sinaga.
Dari semua kesimpulan yang dikumpulkan dari kepala UPT Pertanian Hatonduhan, selanjutnya awak media melakukan kontak dengan salah satu Anggota DPRD Simalungun dari Komisi 1 juga Ketua Fraksi Gerindra Bonauli Rajagukguk SH.
Bahwa terkait dugaan masyarakat, kami dari komisi 1 yang juga Ketua Fraksi Gerindra meminta kepada Kadis Pertanian Simalungun untuk segera turun, memeriksa Kepala UPT Pertanian Hatonduhan, mengoreksi semua laporannya agar dapat kita ketahui sejauh vmana kinerjanya dalam melayani masyarakat khususnya petani dikecamatan Hatonduhan. Pungkasnya. (BS)
