Karo-Kliktodaynews.com Martinus Sebayang Kades Perbesi, Kec. Tigabinanga, Kab.Karo, diduga tak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan anggaran dana desa maupun sejumlah kegiatan fisik maupun dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan SPJ. Dengan tak adanya laporan penggunaan maupum laporan realisasi anggaran dana desa ke BPD hal ini diduga ada indikasi pemalsuan data dan tanda tangan ketua maupun anggota BPD.
Hal itu diungkap S Muham selaku Wakil Ketua BPD dan beberapa aggota BPD lainya kepada awak media saat ditemui di salahsatu warung kopi di desa Perbesi, pada Hari Minggu (29/03/2020).
Rencananya, “permasalahan dugaan pemalsuaan tandatangan persetujuan BPD ini akan kami laporkan ke pihak kejaksaan negeri karo , tinggal menunggu waktu yang tepat kami akan berangkat,” ungkap Muham.
Tambahnya lagi, masih banyak persoalan terkait sejumlah kebijakan kepala desa yang tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk sejumlah kegiatan proyek sumur bor dan bak penampungan air bersih yang bersumber dari Dana Desa T.A 2019 di beberapa titik hingga sekarang sudah memasuki bulan maret 2020 masih belum beroprasi alias “mangkrak” padahal dananya berkisar ratusan juta rupiah itu”. Bebernya dengan nada kesal.
Sementara saat awak media hendak meminta tanggapan Kepala Desa Perbesi yang di jabat oleh Martinus Sebayang saat hendak ditemui di kantor nya, ia sedang tidak berada ditempat, dan ketika di konfirmasi melalui pesan singkat ke nomor kontak watshaap miliknya , pesan tersebut terbaca namun tidak direspon maupun dijawab oleh Martinus Sebayang kades Perbesi hingga berita ini dikirim ke meja redaksi.
Reporter : D.Prihatin
