INTERNATIONAL – Kliktodaynews.com|| Vanuatu mengumumkan darurat iklim karena sejumlah pulau di negara kepulauan kawasan Pasifik itu terancam tenggelam.
Pemerintah Vanuatu juga telah menyiapkan dana US$1,2 juta atau setara Rp17,4 miliar untuk meredam dampak perubahan iklim.
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, mengatakan permukaan laut yang naik dan cuaca buruk sudah tidak proporsional mempengaruhi Pasifik.
Ia menyoroti dua topan tropis yang menghancurkan dan kekeringan yang melanda dalam satu dekade terakhir.
“Bumi ini terlalu panas dan tak aman. Kami dalam bahaya sekarang, tak hanya di masa depan,” kata Loughman kepada parlemen pada Jumat (27/5) dikutip AFP.
Dia juga akan mengeluarkan anggaran US$1,2 miliar sebagai bentuk komitmen Vanuatu terhadap kesepakatan Paris yang akan dicapai pada 2030.
Anggaran tersebut akan difokuskan untuk perubahan iklim, mitigasi, dampak dan menutupi kerusakan.
Sebagian besar dana memerlukan bantuan dari asing atau negara-negara donor, katanya.
Anggota parlemen Vanuatu mendukung penuh misi itu dan menyatakan darurat iklim sebagaimana banyak negara lain, seperti Inggris, kanada, dan Fiji.
“Tanggung jawab Vanuatu mendorong negara-negara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan tindakan dengan ukuran dan urgensi krisis,” kata ketua parlemen Vanuatu.
Lebih lanjut ia menerangkan, “Penggunaan terminologi darurat adalah cara memberi isyarat harus bisa melampaui reformasi yang sudah ada.”
Deklarasi itu merupakan bagian dari desakan diplomasi iklim menjelang pemungutan suara PBB terkait negara-negara yang rentan dari perubahan iklim.
Pada 2021 lalu, Vanuatu mengatakan akan mencari pendapat hukum dari salah satu otoritas peradilan tertinggi di dunia untuk mempertimbangkan krisis iklim.
Meskipun pendapat hukum oleh pengadilan tak akan mengikat, Vanuatu berharap akan ada hukum internasional untuk generasi mendatang. Aturan itu bisa berisi tentang kerusakan, kerugian, dan implikasi hak asasi manusia dari perubahan iklim.
Dikutip dari kabar24bisnis , Republik Vanuatu menjadi sorotan setelah negara itu membawa isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diplomat asal Indonesia Silvany Austin Pasaribu yang menjawab tudingan itu menyebut bahwa Vanuatu bukan representasi dari orang Papua.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).
Hampir setiap tahun, Vanuatu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dalam sidang umum PBB. Tudingan Vanuatu itu dinilai Indonesia sebagai sebuah tuduhan yang sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
Di sisi lain, Silvany juga mempertanyakan Vanuatu yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya [mengungkit isu HAM di Papua], mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu.
Sumber : cnnindonesia.com
Editor : ARIANTO
