HUMBAHAS– Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Kepala Dinas PMDP2A Drs. Maradu Napitupulu, M.Si mengikuti Monitoring Aplikasi Berbasis Informasi dan Teknologi IT Pada Pengelolaan Dana Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Kejari Humbahas bertempat di Hotel Martin Anugerah Doloksanggul, Senin (24/2).
Dalam sambutannya, Kajari Humbahas Dr. Noordien Kusumanegara, SH., MH mengatakan bahwa aplikasi ini dilaksanakan untuk melaksanakan pencegahan tindak korupsi dan penyelewengan anggaran dana desa yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kajari Humbahas juga menjelaskan tugas Kejaksaan guna mendukung dan mensukseskan Program Pemerintah untuk membangun Indonesia melalui Desa dengan 2 program yaitu Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Program Pendampingan Hukum Desa.
Program Jaga Desa merupakan bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan mengoptimalkan Rumah Restorative Justice sebagai wadah bagi jaksa untuk melaksanakan Program Jaga Desa guna meminimalisir potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.
Sedangkan Program Pendampingan Hukum Desa merupakan Program Kejaksaan melalui Bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang fokus pada penceahan seperti memberikan rambu-rambu hukum dalam penerbitan Legal Opinion (LO) maupun Legal Asistance (LA) dan Legal Audit terhadap suatu proyek atau pembuatan suatu kontrak perjanjian kerjasama.
