Fraksi Hanura memandang bahwa dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD khususnya saat terjadi perubahan, ditemukan adanya kurang sinkron antar OPD sehingga terjadi tumpang tindih program.
Selain itu Fraksi Hanura mengusulkan pengosongan parkir jalan dari Polsek ke RSUD Doloksanggul dan penataan parkir Pasar Doloksanggul sehingga mengurangi kemacetan, meningkatkan akses dan keselamatan masyarakat.
Fraksi Perindo juga memandang kenaikan Belanja Operasioanl sebesar 20.359.333.535,44 perlu dipastikan dampak langsung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pertanian, Fraksi Perindo mendorong Pemkab Humbahas untuk lebih serius melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk bersubsidi, karena dapat merugikan petani yang benar-benar membutuhkan dan juga mengganggu ketahanan pangan.
Pemerintah juga didorong untuk membentuk Tim Audit untuk melakukan verifikasi dan inventarisasi aset daerah yang dipergunakan untuk pembangunan PLTA, PLTM dan PLTMH. Hal ini dipandang penting mengingat aset daerah yang dipergunakan untuk komersil yang nilai dan statusnya harus diketahui dan transparan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyesuaikan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan aset daerah. Selain itu, agar Dinas Lingkungan Hidup juga mengawasi pelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan sungai yang menjadi lokasi pembangkit listrik.
Fraksi Perindo juga memandang perlu setiap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat wajib dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, termasuk dengan lima hari sekolah. (TIM)
