Ruslan Alamsyah Simatupang Laporkan Bank Sumut Syariah ke Polres Sibolga

Bagikan :

Sibolga – Kliktodaynews.Com|| Salah satu warga Kelurahan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah laporkan pihak manegemen Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga Sumut  atas dugaan terjadinya tindak Pidana Pembocoran Data Nasabah sesuai laporan Polisi No : LP/B/224/IX/2022/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 12 September 2022, kata Ruslan Alamsyah Simatupang didamping penasehat hukum dari LKBH Sumatera, Bonni Dowis Silalahi, SH kepada Kliktodaynews.Com pada Senin (14/11/2022) di Pandan.

Kata Ruslan menambahkan, “sesuai  surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan bernomor : B/349/IX/2022/Reskrim yang saya terima dari penyidik menyebutkan saat ini pihak Polres Sibolga sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang telah saya laporkan tersebut.

Kejadian pembocoran data saya selaku nasabah Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga di Bank Sumut Syariah selaku nasabah itu saya ketahui, disaat adanya gugatan harta bersama yang diajukan Irma Suryani Rangkuti melalui Penasehat hukum Rahmad Dwi Brahmana, SH pada tanggal 5 September 2022 di Pengadilan Agama.

“Padahal saya dengan Irma Suryani Rangkuti telah resmi bercerai pada tanggal 22 Maret 202 lalu di Pengadilan Agama di Pandan dan sedangkan saya sebagai nasabah Bank Sumut Syariah terhitung sekitar bulan Juli 2022 lalu, kan aneh uang yang saya simpan di Bank Sumut Syariah bisa ikut diajukan dalam gugatan harta bersama dan sedangkan saya dengan Irma Suryani Rangkuti telah resmi bercerai”, akunya.

“Makanya saya melalui penasehat hukum saya melaporkan pihak Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga atas adanya pembocoran rasa nasabah tersebut, karena kami nilai pihak Bank Sumut Syariah telah melakukan pembocoran data nasabah”, sebut Ruslan.

Baca Juga :  Polisi Turun Tangan Tindaklanjuti Kasus Dugaan Penyerangan di RS Bandung

Sebelum hal ini saya laporkan, saya lebih dahulu mengklarifikasi kasus pembocoran nasabah ini ke Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga dan pihak Bank kaget atas kejadian itu, maka hal itu saya laporkan ke Polres Sibolga”, terang Ruslan.

Bonni Dowis Silalahi menimpali, ” gugatan harta bersama yang diajukan oleh Irma Suryani Rambe melalui penasehat hukumnya ke Pengadilan Agama adalah cacat formil, karena dari mana didapatkan nomor rekening atas nama nasabah saya dan sedangkan Ruslan selaku klain saya sudah cerai secara sah atas putusan PA Pandan”, sebutnya.

“Jadi Polres Sibolga harus mampu mendudukkan kasus ini dan besar harapan kami agar kasus ini dapat terselesaikan secara hukum”, kata Bonnis.

Hal itu sudah bertentangan pada Pasal 1 angka 28 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

“Secara eksplisit kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabahnya diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998, namun yang wajib dirahasiakan itu terbatas kepada nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41-44 dalam hal seperti untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan; untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara; untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis”.

Baca Juga :  Ledakan Mall Taman Anggrek Polisi Menetapkan 2 Orang Tersangka

“Pada Pasal 3 ayat (1) PBI 2/19/2000 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank terkait masalah di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia.Apabila tidak memiliki izin, maka tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998  diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Juga melanggar Pasal 47 ayat (2) UU 10/1998 di mana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar”, terang Bonnis Dowis Silalahi, SH.

Oleh karena itu, “besar harapan kita Polres Sibolga agar menindaklanjuti kasus ini, demi adanya kepastian hukum bagi klain kami”, tandas Bonni. (HP/KTN)

 

Bagikan :